Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan Darat 2024 yang melaksanakan diskusi panel untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan transportasi darat yang berintegritas dengan menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhb, Risyapudin Nursin mengatakan rakornis tahun ini dimaksudkan sebagai bentuk sinergitas kebijakan bidang perhubungan darat ke arah yang lebih baik dengan melibatkan lintas pemangku kepentingan yang selama ini menjadi mitra kerja baik di tingkat pusat maupun di daerah.
"Kami mengadakan sesi diskusi panel dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian/Lembaga terkait. Diharapkan melalui diskusi panel dapat menjadi wadah dalam meningkatkan wawasan kepada seluruh peserta Rakornis dengan lokus materi pada Penyelenggaraan Transportasi Darat yang Berintegritas dan Keselamatan Transportasi Darat," kata Dirjen Risyapudin dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Medio Venda Sukarta memaparkan bahwa Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei melalui Corruption Perception Index (CPU) untuk tahun 2023. Korupsi sendiri merupakan kejahatan yang luar biasa karena merenggut kemiskinan kerusakan alam, kenaikan harga dan buruknya pelayanan publik.
“Tidak ada korelasi antara jumlah pendapatan dengan perilaku korupsi, namun perilaku korupsi dipengaruhi oleh Pressure, Opportunity dan Rationalization," ujar Venda.
Ia menambahkan maka sebagai Aparatur Sipil Negara wajib berhati hati dengan keputusan maupun kebijakan yang dilaksanakan, supaya tidak terdapat celah suap, pemerasan maupun gratifikasi sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan memaksimalkan peran inspektorat Jenderal sebagai pengawasan internal pada suatu instansi.
Kasubdit Pengamanan Pembangunan Infrastruktur Transportasi dan Telekomunikasi, Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kristanti Yuni Purnawanti menuturkan terkait deteksi dini terhadap pengamanan pembangunan strategis guna menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan.
“Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) adalah Bagian dari Pelaksanaan Intelijen Penegakan Hukum, yang fungsinya mencegah atau melawan segala upaya yang dapat merugikan penegakan hukum pada keberhasilan pembangunan strategis," ujar Kristanti.
Acara ini diikuti oleh 316 instansi yang terdiri dari Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat se-Indonesia dan kepala Dinas Perhubungan provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia, serta pemangku kepentingan terkait yang juga menghadirkan narasumber di bidang teknis.
Baca juga: Menhub: Tiga hal besar dilakukan demi perbaikan angkutan mudik di 2025
Baca juga: Kemenhub tingkatkan konektivitas di Bekasi dengan angkutan umum JRC
Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2024
