Kemenparekraf perkuat sinergi antarindustri parekraf lewat forum

 

"Ini adalah forum yang penting, apalagi kita sedang dalam proses transisi pemerintahan baru. Semoga stakeholders pariwisata bisa semakin kompak," kata Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo di Jakarta, Jumat.

Pariwisata menurutnya menjadi sektor yang bisa mendukung pemerataan ekonomi di Indonesia karena usaha pariwisata bisa dilakukan hampir di mana saja di seluruh Indonesia.

Baca juga: Kemenparekraf-Samuel Sekuritas sepakat perkuat indeks saham parekraf

Data terkini dari World Economic Forum (WEF) juga menyebutkan, peringkat Indonesia dalam Travel and Tourism Development Index (TTDI) naik 10 peringkat ke posisi 22 besar dunia. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada periode Januari hingga Mei 2024 mencapai 5,2 juta kunjungan, meningkat 23 persen dibandingkan periode sebelumnya.

"Jadi ini sudah ada perbaikan. Sampai akhir tahun, kita cukup yakin bisa tercapai target 12 juta sampai 14 juta kunjungan," ujarnya pula.

Angela menekankan, ke depan tantangan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia juga akan semakin besar. Negara-negara ASEAN memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi.

Angela mengusulkan beberapa hal yang dapat menjadi bahan diskusi, di antaranya adalah mengenai aksesibilitas dan konektivitas laut yang kemungkinan besar akan lebih ekonomis dari konektivitas udara.

Indonesia sebagai negara dengan populasi yang besar, bagi ASEAN,  bisa menjadi kunci pertumbuhan sehingga sudah sepatutnya menyiapkan strategi cerdas untuk memanfaatkan peluang yang ada.

 

Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Hariyadi Sukamdani menyambut baik hadirnya forum ini sebagai ruang untuk membahas berbagai upaya juga tantangan yang dihadapi industri pariwisata dalam mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.

"Seperti isu tentang pengawasan dan penegakan regulasi pariwisata, ini juga kami tidak henti-hentinya selalu memberikan input untuk pemerintah daerah. Sebagai contoh sekarang di Bali begitu banyak tumbuh vila dan ini termasuk out of radar, mereka (pengelola vila) tidak bayar pajak namun bisa melakukan aktivitas hingga akhirnya mengganggu dan membuat keresahan di kalangan masyarakat," ujarnya.