Atang di Kota Bogor, Senin, mengatakan, melihat postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor, ia khawatir biaya operasional Biskita Transpakuan yang mencapai Rp50 miliar setahun tidak tertutupi apabila dikelola secara mandiri oleh Pemkot.
Mengingat, kata Atang, saat ini banyak kebutuhan lain seperti kebutuhan armada pengangkut sampah, pembangunan sekolah, dan penyelesaian stunting.
Sehingga, menurut Atang, harus dipilih pola kebijakan anggaran yang tepat. Di samping Pemkot Bogor juga wajib menyediakan transportasi publik yang memadai.
“Tapi saya kira harus mengambil cara cara lain, apakah dengan menggandeng swasta dengan lebih kuat lagi. Sehingga kebutuhan Rp 50 miliar untuk operasional Biskita bisa tertangani dengan baik,” ujarnya.
Atang menyampaikan, program pembangunan seperti jalur pedestrian, taman kota, serta Alun-Alun sudah selesai dan tinggal dilanjutkan pemeliharaannya.
“Saatnya anggaran-anggaran ini untuk kebutuhan mendesak yang tadi. Penanganan sampah, transportasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi,” kata Atang.
Ia mengatakan, saat ini DPRD Kota Bogor tengah meminta laporan dari Pemkot untuk penanganan sampah, program Biskita Transpakuan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), penyediaan seolah, dan layanan kesehatan berkaitan stunting.
“Terkait Biskita nanti dilihat kebutuhannya berapa, yang akan diambil pemerintah, skenarionya seperti apa. Kami nanti kita cek satu per satu mana yang memungkinkan dan kuat,” ucapnya.
Pemkot Bogor diminta mengambil alih pengelolaan transportasi massal Biskita Transpakuan secara mandiri, karena subsidi program Buy the Service (BTS) dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini akan berakhir pada 2025.
Baca juga: Pemkot Bogor kelola seluruh halte Biskita Transpakuan
Baca juga: Pemkot Bogor bersiap ambil alih pengelolaan Biskita Transpakuan
Baca juga: Pemkot Bogor diminta kelola Biskita Transpakuan secara mandiri
Pewarta: Shabrina Zakaria
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2024
