“Kami masih mengkaji ada dua tipe. Pertama meminta kepada DPRD untuk subsidi, atau kedua, seperti pola yang dilakukan Provinsi Jawa Barat,” kata Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sofiah, Senin.
Syarifah menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki anggaran untuk penyelenggaraan transportasi publik setelah subsidi dari Pemerintah Pusat berakhir. Sehingga, dari situ pendapatan bisa masuk ke kas daerah.
Ia pun telah mempelajari pengalihan pengelolaan Biskita dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Barat, yang sudah terlebih dahulu mengambil alih pengelolaan program Buy the Service (BTS) dari Pemerintah Pusat.
“Kalau Provinsi Jawa Barat itu dia pokoknya biaya untuk penyelenggaraan transportasi. Kalau ada pendapatan bisa masuk ke kas pendapatan daerah lain-lain,” katanya.
Saat ini, disampaikan Syarifah, Pemkot Bogor tengah mengusahakan ke BPTJ Kemenhub agar ambil alih pengelolaan Biskita Transpakuan dilakukan secara bertahap. Salah satunya dengan memperjuangkan agar koridor yang dikelola Pemkot Bogor hanya dua dari empat koridor.
Syarifah menegaskan, upaya-upaya ini dilakukan Pemkot Bogor agar pelayanan transportasi publik untuk masyarakat bisa tetap berjalan meski tanpa subsidi. Saat ini, tarif Biskita Transpakuan sebesar Rp4 ribu.
“Ini yang sedang kita kaji. Yang kita pertahankan tidak ada perbedaan pelayanan. Jadi masyarakat mau ada penggantian, kita maunya tidak ada perbedaan pelayanan,” kata Syarifah.
Baca juga: Ketua DPRD minta Pemkot Bogor cari terobosan pembiayaan Biskita
Baca juga: Pemkot Bogor bersiap ambil alih pengelolaan Biskita Transpakuan
Baca juga: Pemkot Bogor diminta kelola Biskita Transpakuan secara mandiri
Pewarta: Shabrina Zakaria
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2024
