Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, Liliek menyatakan, penyelenggaraan haji setiap tahun memiliki dinamika yang berbeda karena mengikuti berbagai kebijakan, seperti kebijakan dari pemerintah Arab Saudi dan Kementerian Agama sebagai pengendali haji.
Adapun Kementerian Kesehatan, katanya, mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Kemenag. Oleh karena itu, dia mengingatkan untuk tetap berjaga-jaga meskipun masih ada waktu 2 hari lagi, yaitu 12 dan 13 Juli 2024, untuk pergeseran gelombang kedua jamaah ke Madinah.
"Penyelenggaraan haji 2024 ini banyak mengambil pelajaran dari tahun sebelumnya, khususnya dari segi kesehatan jamaah haji," ujarnya.
Dia menyebutkan, kualitas kesehatan jamaah haji tahun 2023 dinilai kurang bagus karena separuh dari mereka merupakan jemaah yang tidak diberangkatkan pada 2022 akibat adanya pembatasan usia, di mana hanya jamaah berusia di bawah 65 tahun yang diizinkan berangkat.
Selain itu, dia menambahkan, kebijakan penyelenggaraan haji pada 2023 memperbolehkan calon jamaah haji yang sudah mendapatkan kuota langsung untuk melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).
"Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji tetap dilaksanakan. Namun, apapun kondisi kesehatannya tetap diberangkatkan karena sudah melunasi BPIH dan itu mengakibatkan angka kesakitan dan kematian tahun 2023 termasuk yang paling tinggi dalam sepuluh tahun terakhir," ujarnya.
Menyadari hal tersebut, katanya, tahun 2024 menjadi tahun yang agak berat dalam menerapkan seleksi jamaah haji yang akan berangkat. Dia menyebutkan, berdasarkan pelajaran tahun lalu, Kemenag sepakat bahwa calon jamaah haji yang bisa diberangkatkan adalah mereka yang benar-benar sehat, baik dari segi diagnosis maupun pemeriksaan kesehatannya.
Dia juga menyampaikan anjuran dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi agar jemaah yang sakit segera dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi. Berbeda dengan tahun sebelumnya, katanya, sistem rujukan jamaah haji tidak harus dilakukan melalui KKHI.
Rujukan, ujar Liliek, dapat dilakukan langsung dari sektor atau kloter apabila kondisi kesehatan jamaah memerlukan penanganan segera.
Dalam pernyataan yang sama, Kepala Daerah Kerja Makkah Khaililurahman menjelaskan, pada 2024, jamaah haji tidak lagi melaksanakan mabit (bermalam) di Muzdalifah, karena beberapa faktor, yaitu luas Area Muzdalifah pada 2024 lebih kecil dibandingkan pada 2023, dan jumlah jamaah haji lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, dia menyebut meningkatnya jumlah jamaah lansia dan jamaah dengan risiko tinggi. Sebagai gantinya, pemerintah Arab Saudi menerapkan kebijakan murur di Muzdalifah, di mana jamaah dari Padang Arafah melintas di Muzdalifah menuju Mina dan beristirahat.
"Selain itu, ada kebijakan safari wukuf dari KKHI dan juga ada kebijakan safari wukuf lansia," kata Khaililurahman.
Kebijakan safari wukuf lansia ini dilakukan dengan mentransitkan jamaah lansia yang berisiko tinggi di hotel setelah mereka kembali dari Padang Arafah. Hal ini untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian jamaah haji, seperti yang terjadi pada tahun 2023.
Baca juga: Kemenkes: Evakuasi terakhir jamaah haji dipulangkan lewat jeddah
Baca juga: 4.792 haji Embarkasi Banjarmasin sudah pulang ke tanah air
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini lebih baik
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2024
