"Jika terjadi permasalahan terkait dengan pendistribusian pupuk seperti saat ini biar daya dorongnya dari pemerintah daerah sehingga pengontrolannya nanti juga gampang dan kalau dari perusda tidak benar kerjanya, biar saya pecati semua," katanya di Semarang, Senin.
Menurut Ganjar, kuota pupuk bersubsidi saat ini diturunkan sebesar 15 persen oleh pemerintah pusat dan diperlukan penanganan lebih lanjut.
"Dinas Pertanian, komisi pupuk, dan badan penyuluhan di seluruh kabupaten/kota di Jateng, saya minta untuk segera mengusulkan jumlah kekurangan pupuk sekaligus mengecek langsung ke lapangan," ujar mantan anggota Komisi II DPR RI itu.
Ganjar menyatakan akan mengawal langsung pendistribusian pupuk bagi para petani di Jateng sebagai bentuk keseriusan Pemprov Jateng.
"Maka kalau masih ada spot-spot akan saya cek dan saya juga akan minta laporan mingguan dari dinas yang terkait dengan distribusi pupuk," katanya.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono menambahkan bahwa di Jateng hingga kini masih mengalami kelangkaan pupuk bersubdi.
"Dari kebutuhan pupuk sebesar 1 juta ton/tahun, tahun ini hanya dialokasikan 850 ribu ton oleh pemerintah pusat atau terdapat pengurangan 15 persen dari kuota sehingga menyulitkan para petani," ujarnya.
Ia mengungkapkan, harga pupuk bersubdi yang seharusnya Rp2.600/kilogram, di lapangan bisa mencapai harga Rp4.000/kg akibat adanya kelangkaan pupuk bersubsidi dan penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Pewarta: Wisnu Adhi N.
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2014
