"Kalau kita lihat sekarang banyak kapal penangkap ikan yang berada di perairan Indonesia berbendera Merah-Putih, tetapi pemiliknya dari negara lain, hanya awaknya saja berasal dari Indonesia," kata Isran saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.
Isran menjawab pertanyaan terkait banyaknya potensi kekayaan alam Indonesia yang justru dimanfaatkan negara lain, serta hanya sedikit yang sampai kepada masyarakat, seperti kasus penangkapan ikan secara ilegal.
Untuk mengamankan wilayah perairan Kutai Timur, kata Isran, Pemkab Kutai Timur yang dipimpinnya memiliki kapal patroli KRI Kudungga yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut untuk menjaga perairan Kutai Timur dari praktik-praktik ilegal di laut.
"Kalau yang saya bangun di Kutai Timur adalah dengan memperkuat armada patroli laut, sehingga tidak ada kapal dari negara lain yang berani masuk ke perairan kita," kata Isran yang juga Bupati Kutai Timur," ujarnya.
Isran menjelaskan, kalau yang terjadi sekarang ini banyak kapal asing masuk ke Indonesia tetapi hasil tangkapannya dibawa ke negara lain, kemudian diolah serta kembali dipasarkan di Indonesia.
Kerja sama dengan asing memang tetap dibutuhkan namun tetap harus ada kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan bagi Indonesia, untuk itu harus dapat dibuktikan kalau kita sanggup untuk menggarapnya.
Isran menjelaskan, negara maju sekalipun mengandalkan pertanian minimal 10 persen dari pendapatannya berasal dari sektor ini, sehingga ekonomi mereka memiliki ketahanan yang kuat di bidang pangan.
"Kerja sama dengan perusahaan asing dimungkinkan apabila bertujuan untuk memperkuat perekonomian dan membantu kehidupan masyarakat petani," jelas Isran.
Namun kalau kondisi pertanian kita tidak maju maka pangan kita akan terancam serta akan tergilas dengan produk pangan impor, Isran menambahkan.
Ia menjelaskan, Kabupaten Kutai Timur sangat memperhatikan kebijakan di sektor pertanian, terbukti dengan mengandalkan sektor ini tidak ada rakyat Kutai Timur yang miskin.
Dia mencontohkan perkebunan kelapa sawit maka investor minimal harus segera mengembangkan 20 persen dari luas lahan kalau tidak segera dikembangkan maka izinnya dapat dicabut.
Isran mengatakan, perlunya kebijakan untuk membuat pemerintah dan masyarakat saling berkerja sama setidaknya dengan menyediakan lahan pekerjaan di sektor pertanian.
(G001/M026)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2014
