Pengamat: Pilkada Kaltim jadi ajang adu gagasan ekonomi konteks IKN

Pengamat ekonomi pembangunan dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, menilai pentingnya momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Timur 2024, sebagai ajang adu gagasan ekonomi pembangunan, terutama dalam konteks Ibu Kota Nusantara (IKN).

Purwadi di Samarinda, Selasa, menyampaikan bahwa para calon Gubernur Kaltim mesti ditantang untuk mengoptimalkan kehadiran IKN dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang signifikan.

"Memang pada 2023, ekonomi Provinsi Kaltim tumbuh sebesar 6,22 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,48 persen, namun harus ada lompatan yang lebih besar, karena ada faktor IKN," ucapnya.

Perihal APBD Kaltim yang mencapai Rp25 triliun, Purwadi menekankan bahwa gubernur ke depan harus berinovasi dan tidak hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Ia menyebutkan, porsi pendapatan asli daerah mesti diperbesar.

Ia juga memotret pentingnya menguatkan sektor non-tambang dalam meningkatkan sumber perekonomian daerah, karena eksplorasi energi dan sumber daya mineral lambat laun akan menyusut, karena itu sektor-sektor berbasis ekonomi hijau mesti diupayakan sejak dini oleh kepala daerah ke depan.

"Kita harus mengembangkan sektor lain seperti pariwisata, ekonomi kreatif, dan pertanian untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan," imbuhnya.

Menurut Purwadi, Gubernur Kaltim yang akan datang juga harus berani melakukan perubahan, menghentikan eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan untuk berani beralih ke ekonomi berkelanjutan secara masif.

Ia mengungkapkan bahwa ekonomi Kaltim sering dijuluki dengan berbagai nama yang mencerminkan kondisi paradoks yang dihadapi daerah tersebut. "Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun masih terbelenggu oleh banyaknya masyarakat prasejahtera, stunting, infrastruktur yang belum merata, dan ketergantungan yang tinggi pada sumber daya alam," ujarnya.

 

Menurut Purwadi, sistem ekonomi ala industri berbasis ekspor yang didominasi oleh modal internasional atau non-lokal mengambil sumber daya atau produk dari negara lain, menggambarkan kondisi ekonomi Kaltim yang seperti menutup pintu yang telah terbuka.

Purwadi juga menyoroti masalah tambang ilegal dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengawal pengelolaan dana reklamasi. "Kita perlu memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan benar dan transparan," katanya.

Ia menuturkan bahwa dengan Pilkada 2024 yang semakin dekat, mata publik tertuju pada bagaimana calon pemimpin daerah akan membawa Kaltim menuju masa depan ekonomi yang lebih cerah dan berkelanjutan.