Banda Aceh (ANTARA News) - Pejabat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Mustafa Abubakar menyatakan, pemilihan kepala daerah (pilkada) berjalan lancar dan situasi keamanan terkendali.
"Hingga Senin malam pukul 18.00 WIB, kami memperoleh laporan dari berbagai daerah menyebutkan pilkada berjalan lancar dengan situasi keamanan relatif terkendali," katanya kepada puluhan wartawan dalam dan luar negeri di Banda Aceh, Senin.
Didampingi Kapolda NAD Irjen (Pol) Bahrumsyah Kasman, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) M Jafar dan Ketua Panwas pemilihan Iskandar Muda, gubernur, menambahkan, dua kasus intimidasi pilkada itu telah berhasil diatasi aparat keamanan di lapangan.
Ia menjelaskan, distribusi logistik terkait dengan kertas suara dan kartu pemilih seluruhnya telah sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Masalah pemilih memang banyak yang tidak memperoleh surat undangan memilih. Tapi, semuanya dapat diatasi dengan kebijakan bahwa masyarakat bisa menunjukkan kartu identitas diri kepada panitia pemilih," tambah Mustafa.
Terhadap pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) dan pemilih sementara (DPS), maka KIP telah mengeluarkan kebijakan bahwa yang bersangkutan tidak boleh memilih sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan itu, katanya.
Kendati demikian, diakuinya ada beberapa masalah kecil selama berlangsung pencoblosan pilkada memilih gubernur/wakil gubernur dan 19 bupati/walikota serta wakilnya, antara lain peristiwa ledakan bom rakitan di Aceh Utara dan upaya memperbanyak surat undangan di Aceh Selatan.
Sementara itu, Ketua KIP Provinsi NAD, M Jafar menjelaskan, masalah distribusi surat undangan untuk pemilih terjadi karena beberapa faktor, terutama terkait dengan identitas yang tidak lengkap tercantum di surat undangan tersebut.
"Akan tetapi, masalah banyaknya warga yang tidak memperoleh surat undangan itu terjadi di perkotaan. Itu dikarenakan petugas desa banyak yang tidak tahu nama dan alamat warga, sehingga undangan tersebut tidak sampai," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2006
