Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Perekonomian, Boediono menegaskan opsi pungutan ekspor (PE) CPO baru akan diambil setelah program stabilisasi harga (PSH) dinyatakan gagal.
"Sekarang yang penting itu (PSH) kalau nanti 1 Juli belum bisa (stabil) terpaksa ya....kita ambil kebijakan itu (PE)," kata Boediono di Jakarta, Senin.
Sedangkan mengenai instrumen wajib memasok pasar dalam negeri (DMO), Boediono menyatakan pihaknya masih terus mengodoknya.
DMO akan berlaku untuk jangka panjang dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga minyak goreng.
"Dalam jangka panjang DMO tetap akan dilaksanakan, ini kan untuk jangka panjang jadi kita lihat dulu (pelajari) karena ada udang-undang yang mengaturnya, yakni UU Perkebunan. Jadi penerapan-nya itu yang kita belum tahu", jelasnya.
Mengenai kemungkinan opsi subsidi minyak goreng kepada konsumen atau insentif kepada produsen yang melakukan PSH, dia menyatakan hal itu masih sebatas wacana.
"Belum itu (subsidi) masih wacana, insentif untuk produsen CPO tidak ada karena harga diluarkan sudah tinggi sekali jadi tidak perlu insentif lagi," tegasnya.(*)
Pewarta: rusla
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2007
