Sejumlah pimpinan dan anggota BPK RI tiba di halaman belakang Istana Negara, Jakarta pada Kamis pukul 09.30 WIB.
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan BPK RI melaporkan sejumlah temuan penghematan pengeluaran negara senilai Rp2,88 triliun.
Hal itu dilakukan dengan mengurangi subsidi serta kewajiban pelayanan publik pada 2017.
IHPS I Tahun 2018 merupakan ringkasan dari 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 652 LHP Keuangan, 12 LHP kinerja, dan 36 LHP tujuan tertentu.
Terkait KHP Keuangan, hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Jumlah opini WTP mengalami peningkatan dari 84 persen pada 2016 menjadi 91 persen pada 2017.
Baca juga: Semester I BPK temukan 15.773 permasalahan senilai Rp11,55 triliunBaca juga: Semester I BPK temukan 15.773 permasalahan senilai Rp11,55 triliun
Selain itu, Moerhamadi mengatakan BPK bersama Presiden juga membahas antara lain mengenai sistem penganggaran di Kementerian Pertahanan dan TNI.
"Tadi kita bicara masalah laporan keuangan Kementerian Pertahanan. Kan ada sistem yang beda di Kementerian Pertahanan dan TNI," kata Moerhamadi. Dia mengatakan BPK mengusulkan agar DIPA dari kementerian dan lembaga -lembaganya sampai hingga ke satuan kerja.
Moermahadi menjelaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sudah menyepakati hal tersebut dan rencananya akan dijalankan pada 2019.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Baca juga: Presiden-BPK bahas laporan keuangan Kemenhan dan TNI
Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2018
