Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tidak ingin kejadian pengungsi menduduki jalanan umum terulang lagi dan meminta Badan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) memiliki solusi konkret akan permasalahan ini.

"Kita tidak mau seperti ini juga. Ini kan kita yang sebenarnya tidak terlibat jadi melibatkan diri cuma karena kemanusiaan. Saya minta kepada teman-teman UNHCR harus punya solusi yang konkret," ungkap Prasetio ketika meninjau proses relokasi pengungsi di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Kamis.

Baca juga: Pemprov DKI tunggu langkah UNHCR terhadap pencari suaka

Baca juga: Ketua DPRD DKI tinjau proses relokasi pengungsi Kebon Sirih

Baca juga: Kemensos beri bantuan dan pendampingan psikososial bagi pencari suaka


Menurut Prasetio, perihal kemanusiaan menjadi dasar utama pemerintah daerah bersama DPRD bergerak membantu memindahkan pengungsi ke penampungan di bekas gedung Kodim di Kalideres, Jakarta Barat.

"Hari pertama saya menyikapi, ada anak kecil yang buang-buang air sampai tiga hari. Kasihan kan kita sebagai manusia. Kebetulan saya manusia, dia manusia juga. Permasalahan untuk suaka itu bukan urusan kita. Urusan dia dengan UNHCR," ungkapnya.

Proses relokasi sempat membuat jalan Kebon Sirih tersendat karena para pengungsi dan pencari suaka memadati trotoar dan pinggir jalan untuk mendaftarkan diri menaiki bus TransJakarta yang disiapkan untuk mengangkut mereka.

Melihat para pengungsi mulai meninggalkan trotoar dan taman di Jalan Kebon Sirih, pasukan oranye langsung sigap membereskan sampah dan tanaman yang rusak karena terinjak oleh pengungsi.

"Pengungsi suka melakukan demo di UNHCR, tapi ini yang paling banyak. Tugas kami untuk kebersihan lingkungan, jangan sampai jadi kotor karena hal ini," ujar Lurah Kebon Sirih Indarto yang berada lokasi untuk ikut meninjau proses relokasi pengungsi.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019