100 hari kerja, Pengamat: prematur menilai menteri perlu di reshuflle
- 28 Februari 2020
Kepala Divisi Advokasi dan Pembelaan HAM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Arif Nur Fikri (kiri) bersama Kepala Divisi Advokasi Internasional Fatia Maulidiyanti (tengah) dan Kepala Biro Riset Rivanlee Anandar menyampaikan keterangan pers soal catatan 100 hari kinerja Jokowi-Ma'ruf dalam bidang HAM di Jakarta, Senin (27/1/2020). Kontras menilai dalam 100 hari pemerintahannya, Joko Widodo - Ma'ruf Amin belum menunjukkan komitmennya pada isu-isu dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.
Kepala Divisi Advokasi dan Pembelaan HAM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Arif Nur Fikri (kiri) bersama Kepala Divisi Advokasi Internasional Fatia Maulidiyanti (tengah) dan Kepala Biro Riset Rivanlee Anandar menyampaikan keterangan pers soal catatan 100 hari kinerja Jokowi-Ma'ruf dalam bidang HAM di Jakarta, Senin (27/1/2020). Kontras menilai dalam 100 hari pemerintahannya, Joko Widodo - Ma'ruf Amin belum menunjukkan komitmennya pada isu-isu dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.
