ANTARA- Kebijakan perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo dinilai tidak didasari oleh kinerja para menteri, melainkan lebih pada pertimbangan politik. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Koordinator Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Almas Ghaliya Putri Sjafrina, Senin (7/1) di Jakarta.
(Erlangga Bregas Prakoso/Subur Atmamihardja/Soni Namura/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)