"Dugaan itu ada, makanya kita lakukan upaya-upaya untuk menertibkannya," katanya seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, penertiban pengelolaan GBK dengan tidak bisa semena-mena, karena telah terikat dengan perjanjian yang ditandatangani sebelumnya. Untuk itu, pihaknya akan berusaha meninjau ulang dan memperbaiki perjanjian tersebut.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Agun Gunarsa dalam rapat tersebut mengatakan terlihat adanya indikasi yang kurang lazim dalam pendapatan bukan pajak yang disetor oleh pengelola Gelora Bung Karno.
Menurut dia, dengan aset yang dimiliki, BLU GBK hanya mampu menghasilkan pendapatan Rp125 miliar. Sementara, pihak BLU juga meminta anggaran Rp95 miliar untuk belanja barang dan belanja modal yang pada 2009 terealisasi Rp79 miliar.
"Jadi yang disetor itu hanya Rp46 miliar dalam setahun, kecil sekali. Kemudian ada hal yang harus dipertanyakan, belanja modal dan barang Rp95 miliar itu untuk membangun apa sih, untuk belanja apa aja, dari dulu GBK sudah bagus, jadi belanja ini juga tidak normal," katanya.
Bahkan menurut dia, BLU GBK seharusnya mampu menghasilkan uang lebih dari 10 kali lipat dari pendapatannya saat ini. "Saya yakin itu bisa," katanya.
Ia menambahkan, begitupula dengan BLU Kemayoran yang hanya mampu menghasilkan pendapatan Rp106 miliar dalam setahun.
Menurut dia, seringkali pemerintah ditipu oleh para Badan Layanan Umum yang mengelola aset-aset negara. Menurut dia, banyak BLU yang pembentukannya didesain oleh aktor-aktor terntentu yang digunakan untuk merampok uang negara.
"Untuk itu, kita minta agar nanti dalam rapat berikutnya ada kajian khusus tentang BLU dan aset-aset negara," katanya.(*)
(T.M041/R009)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2010
