Menurut koordinator aksi Sulton Aziz, rencana pembangunan kuburan China atau Tionghoa dalam poses pelaksanaanya telah melanggar prosedur hukum dan undang-undang yang berlaku, diantaranya, tidak ada izin lingkungan dan IMB.
"Kami menolak rencana pembangunan kuburan China, selain tidak ada izin mendirikan bangunan (IMB), juga telah terjadi penipuan terhadap warga Desa Balekambang dengan cara memalsukan tanda tangan warga yang bekerja di area proyek pemakaman," kata Sulton Azis, Rabu.
Sulton menegaskan, alasan penolakan ini karena masyarakat merasa dibohongi dengan alasan lahan yang awalnya akan dijadikan sebagai lahan peternakan sapi, namun pada akhirnya lahan tersebut dijadikan area pemakaman milik warga Tionghoa.
"Kami menolak pembangunan pemakaman China karena telah melukai hati warga. Mereka telah berani memanipulasi data daftar hadir pekerja dijadikan bukti dukungan terhadap pembangunan tersebut.
Sulton Aziz menyatakan, Yayasan Timur Raya adalah yayasan Hindu/Budha tingkat nasional yang tidak semestinya membangun proyek pemakaman di wilayah Desa Balekambang Kecamatan Mancak.
"Sudah selayaknya pihak yayasan dan atau siapapun orang harus mengurus perizinan terlebih dahulu, sehingga tidak melanggar prosedur karena menempuh perundang-undangan yang berlaku," tandasnya.
Dalam aksi unjuk rasa itu, masa memasang spanduk yang isinya pernyataan sikap warga yang diantaranya mengajak kepada seluruh warga Mancak umumnya untuk menolak keras pembangunan kuburan China.
Aksi pemasangan spanduk itu dilakukan oleh ratusan warga dari puluhan perwakilan warga yang tergabung dalam wadah aspirasi warga yang mereka bernama Solidaritas Warga Anti Kuburan Tionghoa (SWAKTI), mendapatkan pengawalan ketat dari aparat Polsek Mancak dan Polres Cilegon, aksi yang berjalan selama dua jam itu berjalan tertib.
Lahan pemakaman milik warga China ini rencananya membutuhkan lahan seluas 500 hektare, namun saat ini baru tersedia 20 hektare. (MSR/Y006/K004)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2011
