"(Januari) tahun lalu APBN defisit Rp45,5 triliun, jadi ini cukup tinggi karena kenaikannya mencapai 30 persen dan sekarang kita surplus Rp28,9 triliun berarti terjadi perbaikan hingga 163,5 persen,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Selasa.
Surplus APBN tersebut didorong oleh pendapatan negara yang mencapai Rp156 triliun dan lebih tinggi dari belanja negara yang sebesar Rp127,2 triliun.
Pendapatan negara ini naik 54,9 persen (yoy) yaitu dari Rp100,7 triliun pada Januari tahun lalu menjadi Rp156 triliun atau 8,5 persen dari target APBN Rp1.846,1 triliun.
Pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan Rp134 triliun yang meningkat 65,6 persen dari Rp81 triliun pada Januari 2021 dan telah merupakan 8,9 persen dari target APBN Rp1.510 triliun serta PNBP Rp22 triliun.
Penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan pajak Rp109,1 triliun yang naik 59,4 persen dari periode sama tahun lalu Rp68,5 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp24,9 triliun yang juga naik 99,4 persen dari Rp12,5 triliun.
Kinerja penerimaan pajak ditopang oleh pemulihan ekonomi yakni terlihat dari baiknya PMI, harga komoditas serta ekspor dan impor.
Pertumbuhan penerimaan pajak yang sangat tinggi juga ditopang oleh beberapa faktor yang tidak berulang yaitu low based effect Januari 2021 yang terkontraksi 15,32 persen karena perlambatan ekonomi, luasnya cakupan KLU insentif pajak dan tingginya restitusi.
Untuk belanja negara turun 13 persen (yoy) dibanding periode sama tahun lalu yaitu dari Rp146,2 triliun ke Rp127,2 triliun.
“Dari sisi belanja memang dibandingkan penyerapan tahun lalu atau jumlahnya lebih kecil karena tahun lalu kita melakukan belanja pada awal tahun yang sangat besar,” jelas Sri Mulyani.
Belanja negara meliputi realisasi belanja pemerintah pusat Rp72,2 triliun yang turun 24 persen dari periode sama tahun lalu Rp95,1 triliun serta Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp54,9 triliun atau naik 7,5 persen dari Rp51,1 triliun pada Januari 2021.
Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp21,8 triliun yang turun hingga 54,9 persen dari Rp48,4 triliun pada Januari 2021 dan belanja non K/L Rp50,4 triliun yang naik 8,1 persen dari Rp46,6 triliun pada periode sama tahun lalu.
Sementara untuk TKDD meliputi Transfer ke Daerah Rp54,6 triliun yang tumbuh 8,4 persen dibanding Januari 2021 Rp50,3 triliun dan Dana Desa Rp0,3 triliun yang turun 54,7 persen dari Rp0,8 triliun.
Ia melanjutkan untuk keseimbangan primer APBN Januari 2022 tercatat mengalami surplus sebesar Rp49,4 triliun atau tumbuh 333,7 persen dari Januari 2021 yang mengalami defisit Rp20,8 triliun.
“Kita belum menerbitkan SUN. Dalam situasi belum mengeluarkan SUN kita masih punya SiLPA Rp25,59 triliun,” ujarnya.
Menurutnya, APBN tahun ini telah diawali dengan kinerja yang sangat positif sebagai dampak dari pemulihan ekonomi sehingga masyarakat pun bisa terus didukung baik dari sisi kesehatan termasuk dari guncangan harga minyak dan komoditas.
"Ini adalah cerita dari APBN Januari yang kita awali dengan sebuah cerita yang sangat positif dari pemulihan ekonomi,“ tegasnya.
Baca juga: Sri Mulyani: Alokasi investasi pemerintah 2022 capai Rp183,44 triliun
Baca juga: Dirjen Anggaran Kemenkeu blokir sementara Rp39,71 triliun belanja K/L
Baca juga: Menkeu: Realisasi belanja APBD capai Rp18,66 triliun di Januari 2022
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2022
