APBN per 31 Maret 2024 masih mencatatkan surplus senilai Rp8,1 triliun. Namun, capaian tersebut menyusut bila dibandingkan surplus per 15 Maret yang sebesar Rp22,8 triliun.
“Kita sudah prediksi surplus tidak akan sehebat tahun lalu, tapi kita akan terus kelola, terutama belanja kita yang akan terjadi normalisasi,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata saat konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.
Belanja pemerintah pusat pada triwulan I melesat 23,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp427,6 triliun.
Kemenkeu menyebut peningkatan tersebut disebabkan oleh sejumlah belanja musiman yang terjadi sepanjang Januari hingga Maret, seperti pengeluaran untuk pemilu serta pembayaran tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN).
Hal itu membuat total realisasi belanja negara hingga akhir Maret 2024 mencapai Rp611,9 triliun, tumbuh 18 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Sementara, pendapatan negara mengalami perlambatan 4,1 persen yoy dengan dana terkumpul Rp620,01 triliun.
Namun, Isa mengatakan akan terjadi normalisasi belanja ke depan, menimbang sejumlah pengeluaran yang terjadi pada awal tahun tidak lagi berlangsung pada triwulan-triwulan berikutnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan APBN 2024 sejak awal sudah didesain mengalami defisit, yakni sebesar 2,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Meski begitu, Kementerian Keuangan akan terus memantau agar defisit APBN tetap terkendali.
“Itu yang akan terus kita pantau dan laporkan,” tutur Wamenkeu.
APBN 2023 mencatatkan defisit senilai Rp347,6 triliun, turun signifikan menjadi 1,65 persen.
Keseimbangan primer juga tercatat surplus Rp92,2 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan surplus keseimbangan primer pada 2023 merupakan yang pertama kalinya sejak 2012. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.
Baca juga: Kemenkeu catat penerimaan kepabeanan dan cukai Rp69 triliun
Baca juga: DJP sebut pajak kripto telah terkumpul Rp112 miliar tahun ini
Baca juga: Bea Cukai buka suara soal tingginya sanksi administrasi barang impor
Baca juga: Menkeu sebut penyaluran gaji dan THR PNS capai Rp70,7 triliun
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2024
