Hal tersebut mengingat COVID-19 telah membuat Indonesia kembali menjadi negara berpendapatan rendah pada 2020, walau sudah mencapai tingkat negara berpendapatan menegah ke atas di tahun 2019. Selain itu Indonesia juga mengusung ekonomi hijau dan ekonomi biru, mengingat potensi ekonomi yang sangat besar.
"Untuk mengembalikan Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke atas dan mencapai target meningkatkan sebagai negara berpendapatan tinggi pada 2045, kami harus mengkaji ulang rencana perkembangan Indonesia agar bisa menjadi lebih berkelanjutan dan inklusif dalam semua aspek," kata Amalia dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Terkait aspek perlindungan sosial, Indonesia memerlukan sistem identifikasi yang kuat agar setiap warga mendapatkan bantuan yang tepat.
Baca juga: Presidensi G20 RI dinilai jadi katalis transformasi ekonomi nasional
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menilai sebenarnya banyak cara untuk melakukan aspek ini, misalnya, memanfaatkan telepon genggam pintar di Indonesia dan penetrasi internet yang meningkat.
Tetapi, faktor utama yang dapat menentukan keberhasilan sistem tersebut adalah memperkuat koordinasi antara kementerian, lembaga negara, dan semua pemangku kepentingan agar bisa membuat berbagai program yang komprehensif dan terintegrasi, serta terhubung dengan pemenuhan syarat-syarat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Chairman G20 DWG Scenaider Siahaan pun menyebutkan pemerintah berbagai negara di seluruh dunia telah mengambil tindakan untuk memberi skema perlindungan sosial yang kuat dan jelas sebagai respons terhadap pandemi.
"Namun, skema tersebut cenderung memiliki manfaat terbatas untuk mengatasi perubahan yang drastis, maka semua skema perlindungan sosial ke depan harus mengatasi masalah ini," ungkap Scenaider.
Kementerian PPN/Bappenas menggelar 1st DWG Meeting pada 24-25 Februari 2022, sebagai focal point DWG yang diselenggarakan sebagai rangkaian Presidensi G20 Indonesia 2022.
Baca juga: Presidensi G20 Indonesia dorong kolaborasi, persatuan negara anggota
Sebagai pembuka, dilaksanakan Side Events yakni dua seminar yang mengangkat tema Adaptive Social Protection for Mitigating Risks and Responding to Crisis serta Navigating Challenges and Optimizing Opportunities in Green and Blue Economy Implementation in Developing Countries, Least Developed Countries, and Small Island Developing States.
Side Events DWG turut dihadiri Koordinator Tim Ahli Sekretariat SDGs Indonesia Yanuar Nugroho, delegasi dari Republik Fiji, Swedia, Bank Dunia, Organisation for Economic Co-operation and Development, Partnership for Action on Green Economy, International Labour Organization, Urban Futures and Sustainability Transformation, hingga United Nations Development Programme.
Lebih dari satu dekade silam, DWG dibentuk pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 Toronto 2010 dengan tugas utama membahas agenda prioritas G20 dalam bidang pembangunan.
Baca juga: Usman Kansong: Presidensi G20 cara menunjukkan potensi Indonesia
Baca juga: Kemenkeu: G20 RI berhasil terbitkan komunike yang seimbang
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Satyagraha
COPYRIGHT © ANTARA 2022
