"Waktunya sangat sempit, tinggal 1,5 tahun; sehingga Pemerintah harus fokus menuntaskan pekerjaan dan menorehkan legacy bagi bangsa dan negara," kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Tahun 2023 di Jakarta, Selasa.
Calvin menjelaskan monitoring dan evaluasi yang dilakukan KSP fokus pada fungsi pengendalian, fasilitasi, akselerasi, dan penyelesaian sumbatan (debottlenecking).
Pada 2023, lanjutnya, Kedeputian I KSP bersama Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi sebagai Delivery Assurance Unit melakukan penajaman dan pemantauan khusus terhadap 473 rencana aksi pemerintah melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev).
Baca juga: KSP minta biaya ganti rugi pengadaan tanah IKN segera dibayar ke warga
Rencana aksi tersebut bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, serta arahan Presiden Joko Widodo dalam infrastruktur transportasi, pariwisata, investasi, energi dan pertambangan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kemaritiman.
"Rencana aksi tersebut dipilih dengan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung terhadap pemenuhan janji presiden, prioritas nasional, serta pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat," tuturnya.
Dia mengatakan Presiden Jokowi telah menekankan bahwa program Pemerintah tidak boleh sekadar terlaksana (sent), tetapi juga harus dipastikan dapat dirasakan (delivered) oleh masyarakat untuk menjawab berbagai tantangan dan permasalahan.
Dia menyebutkan beberapa arahan khusus Presiden Jokowi yang perlu dikawal oleh kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, maupun BUMN.
Baca juga: KSP kutuk kekerasan tentara Israel di Masjidilaksa
Mengenai infrastruktur, katanya, Presiden Jokowi telah menginstruksikan percepatan penyelesaian Ibu Kota Nusantara (IKN) dan seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dalam bidang energi dan pertambangan, Jokowi memberikan penekanan utama pada hilirisasi mineral dan batubara yang terkait dengan penciptaan nilai tambah untuk kemakmuran rakyat.
Sedangkan terkait kemaritiman, dia menyebutkan pentingnya realisasi program Lumbung Ikan Nasional di Maluku (M-LIN).
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Kemenko Marves Arif Rahman menyampaikan bahwa koordinasi, supervisi, dan pengendalian pembangunan sangat penting guna memastikan target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
"Kita telah memasuki fase terakhir dari siklus perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu, perlu kerja keras dari seluruh kementerian dan lembaga karena kita mesti mengefektifkan waktu yang tersedia hingga Oktober 2024," ujar Arif Rahman.
Baca juga: KSP minta komunitas pemuda sebarkan isu-isu penting soal IKN
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Fransiska Ninditya
COPYRIGHT © ANTARA 2023
