"Di Kadin Jatim ini, kebetulan saya yang menginisiasi melalui Kadin Institute, itu memang dibangun untuk membantu UMKM. Nanti ada pendidikan vokasinya, ada kurasinya, sehingga produk UMKM kita sesuai dengan standard pasar modern dan standard ekspor," kata LaNyalla saat menerima Perwakilan Peran UMKM Indonesia di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, jika sudah mengikuti pendidikan vokasi, kurasi dan lain sebagainya di Kadin Jatim, Senator asal Jawa Timur itu menilai akses permodalan bisa difasilitasi oleh Kadin Jatim.
"Tentu menjadi anggota Kadin Jatim terlebih dahulu. Atau solusi lainnya, buat koperasi. Nanti dikawal oleh Kadin Jatim," tutur LaNyalla.
Di sisi lain, LaNyalla menilai, negara perlu memberdayakan dan berpihak kepada pelaku ekonomi golongan bawah yaitu UMKM, yang jumlahnya lebih dari 60 juta unit usaha, tersebar di lebih dari 500 kabupaten/kota di Indonesia.
Baca juga: Ketua DPD LaNyalla soroti dampak kenaikan cukai terhadap IHT
Baca juga: Ketua DPD dorong pengembangan investasi berbasis agrobisnis di Jember
LaNyalla juga menekankan bahwa DPD RI mengadvokasi Demokrasi Ekonomi yang inklusif agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dia menyebutkan fakta yang terjadi saat ini semakin kuat dan kaya seseorang maka mereka semakin melupakan masyarakat di bagian bawah piramida ekonomi, sehingga disparitas ekonomi dan sosial semakin melebar.
Hal ini diperparah dengan semakin kuatnya cengkraman oligarki ekonomi yang dipelihara oleh oligarki politik. Maka, menurutnya, solusinya adalah kembali ke UUD 1945 naskah asli.
Dengan begitu, dirinya yakin UMKM akan semakin maju karena rakyat memiliki kedaulatan ekonomi.
"Dengan sistem Ekonomi Pancasila, UMKM akan hidup. Karena sudah sangat jelas dalam sistem ini negara harus berkuasa penuh atas bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Termasuk, menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak," ujar LaNyalla.
Di mana, lanjutnya, ekonomi Indonesia dijalankan dengan tiga pilar utama, yakni koperasi atau usaha rakyat, perusahaan negara dan swasta, baik nasional maupun asing.
Dengan ketiga pilar itu, terdapat garis demarkasi tegas antara wilayah public goods dan commercial goods, serta irisan di antara keduanya. Sehingga terjadi public, private, serta people partnership.
"Jika kita membaca konsep ekonomi usaha bersama yang dirumuskan para pendiri bangsa kita, maka keterlibatan rakyat itu mutlak dan wajib," ujarnya.
Ketua Umum Peran UMKM Indonesia, KH. M. Endy Setyo Lesmana mengemukakan sejak Juli 2023 jumlah anggota lembaganya berjumlah 1,1 juta. Namun, akses pasar dan permodalan selalu saja menjadi kendala yang dihadapi oleh anggotanya.
"Kami bersyukur anggota kami memiliki produk yang cukup berkualitas. Namun, saat kami ingin memperluas pasar, kendala yang kami hadapi adalah akses pasar, utamanya pasar modern dan kendala permodalan," tutur Gus Endy, sapaan karib KH. Endy Setyo Lesmana.
Padahal, kata Gus Endy, minat masyarakat terhadap usaha UMKM cukup tinggi. Pun halnya selama ini UMKM menjadi penopang perekonomian nasional, karena pelakunya adalah masyarakat di tingkat akar rumput.
"UMKM yang bergabung di kami sangat besar. Tahun ini kemungkinan jumlahnya akan bertambah menjadi 1,8 juta UMKM. Secara nasional, UMKM yang tergabung di lembaga kami sebanyak 6,8 juta dengan berbagai klasifikasi," ujar Gus Endy.
Baca juga: Ketua DPD LaNyalla berharap JFC jadi pengungkit ekonomi di Jember
Baca juga: LaNyalla ingatkan pengelolaan keuangan desa perlu dicermati
Pewarta: Willi Irawan
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2024
