Hal itu karena negara-negara tujuan ekspor Indonesia kini semakin memiliki kesadaran yang baik terhadap nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), khususnya isu lingkungan.
"Negara-negara tujuan ekspor di Eropa, seperti Jerman dan Belanda semakin memiliki kesadaran ini," ujar Yasonna dalam rapat tentang program dan kegiatan Direktorat Jenderal HAM, seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Untuk itu, ia menyambut baik agenda bertukar pikiran atau brainstorming yang dilakukan Ditjen HAM Kemenkumham.
Baca juga: Ditjen HAM ingatkan pengusaha sadar urgensi bisnis dan HAM
Yasonna meminta Ditjen HAM dapat menyampaikan kembali secara berkala perkembangan berbagai program kerja ke depan.
Pada kesempatan itu, perkembangan tentang program bisnis dan HAM, kerja sama HAM dengan pemangku kepentingan, Indeks HAM, profil pembangunan HAM, dan penerapan muatan HAM di dunia pendidikan, serta wacana pembentukan analis HAM menjadi fokus pembahasan.
Pertemuan yang digelar di ruang rapat Menkumham pada Kamis (18/4) itu turut dihadiri Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra, Sekretaris Ditjen HAM Novita Ilmaris, Direktur Pelayanan Komunikasi HAM Ditjen HAM Faisol Ali, serta Direktur Sistem dan Teknologi Informasi HAM Ditjen HAM Eko Budianto.
Baca juga: Airlangga: Strategi Bisnis dan HAM jadi alat dorong iklim bisnis RI
Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Dhahana Putra menyampaikan agenda rapat koordinasi yang akan dilaksanakan dalam beberapa waktu mendatang.
Menurutnya, rapat koordinasi merupakan kegiatan yang penting untuk memantapkan koordinasi mengenai sejumlah program dan kerja-kerja HAM bersama kantor wilayah dan stakeholders.
Penyelarasan antara bisnis dan HAM sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.
Untuk mendukung aturan tersebut, Kemenkumham telah meluncurkan PRISMA, sebuah platform untuk melakukan asesmen suatu usaha, baik perusahaan maupun UMKM, dalam segi pemenuhan HAM. Dari sekitar 300 perusahaan yang diasesmen lewat PRISMA, tercatat baru 31 perusahaan yang lolos.
Baca juga: Kemenkumham sebut hampir 300 perusahaan sudah gunakan aplikasi PRISMA
Baca juga: Pemerintah resmi luncurkan Perpres Stranas Bisnis dan HAM
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2024
