Kelompok masyarakat pengawas itu dibentuk dengan surat keputusan dari kepala kampung dan keberadaannya di dinas perikanan setempat.
"Pokmaswas bertugas mengawasi pantai atau perairan di sekitar kampungnya dari nelayan yang menggunakan bahan berbahaya," kata Plt Kadis Perikanan dan Kelautan Papua Iman Djuniawal di Jayapura, Rabu.
Dikatakan, kelompok masyarakat pengawas itu terbanyak berada di Kabupaten Biak Numfor dan keberadaan kelompok tersebut diharapkan dapat menjaga wilayah perairan dari penangkapan ikan menggunakan bahan berbahaya termasuk bahan peledak, seperti potasium dan bom ikan.
Bahkan kelompok itu bisa berkolaborasi dengan Babinkamtibmas dan Babinsa guna meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, harap Iman.
Baca juga: Dinas Perikanan Jayapura komitmen tingkatkan SDM nelayan asli daerah
Baca juga: Pabrik ikan tuna loin di Biak ditargetkan beroperasi 2024
Plt Kadis Perikanan dan Kelautan Papua itu berharap makin banyak kelompok masyarakat pengawas yang dibentuk sehingga tidak ada lagi nelayan yang menangkap ikan menggunakan bahan berbahaya.
Penyuluhan dapat melibatkan kelompok tersebut sehingga nantinya ekosistem di sekitar perairan terjaga dan hasil perikanannya melimpah.
Apalagi hingga saat ini nelayan khususnya asli Papua masih merupakan nelayan tradisional yang dikenal dengan "one day fishing" karena mereka hanya melakukan penangkapan ikan sehari dengan menggunakan peralatan yang masih tradisional seperti pancing dan jaring kecil.
"Dinas Perikanan dan Kelautan di kabupaten-kota dapat memanfaatkan kelompok masyarakat pengawas sebagai ajang mengumpulkan nelayan guna memberikan penyuluhan agar ketrampilan mereka meningkat," harap Iman Djuniawal.
Baca juga: DKP Papua berharap aset pelabuhan perikanan Biak dikelola provinsi
Baca juga: Potensi ikan tuna segar Biak datangkan devisa negara Rp17 triliun
Pewarta: Evarukdijati
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2024
