Jakarta (ANTARA) -
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Bangka Belitung melanjutkan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Toboali sebagai salah satu upaya mengatasi kelebihan penghuni (overcrowded) warga binaan.
 
Sahroni mengatakan bahwa Komisi III DPR selaku mitra kerja Kemenkumham menilai permasalahan utama dari lapas di Indonesia umumnya memang terkait dengan kelebihan penghuni.
 
"Problem utama kita memang lapas ini sudah banyak yang overkapasitas. Kalau dibiarkan begitu terus, khawatir jadi tidak layak dan muncul kerentanan aspek HAM. Jadi, bagi wilayah yang belum memiliki lapas seperti di Toboali, kami Komisi III sangat mendukung untuk segera dibangun lapas di sana," kata Sahroni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
 
Ia berharap kanwil Kemenkumham lainnya di Indonesia bisa meniru pula pembangunan lapas seperti di Toboali agar narapidana tidak ditumpuk di satu tempat.
 
Wakil rakyat ini juga menyampaikan pesan kepada para penegak hukum untuk terus mengedepankan keadilan restoratif (restorative justice).
 
"Namun, yang paling penting memang paradigma penyelesaian kasus pidana kita harus berubah, selalu utamakan restorative justice," ucapnya.
 
Menurut dia, keadilan restoratif merupakan cara paling efektif dalam mengatasi permasalahan kelebihan penghuni lapas di Tanah Air saat ini.
 
"Penegak hukum jangan bawa semua pelaku kejahatan masuk penjara. Percuma kita bangun lapas sebanyak apa pun kalau begitu ceritanya, bakal penuh-penuh juga,” tuturnya.
 
Ia berpendapat bahwa balas dendam bukan lagi menjadi pokok utama dalam hukum modern. Namun, yang terpenting ialah penyelesaian berimbang yang memberi keadilan bagi korban.
 
"Kayak maling ayam atau maling ternak masuk penjara, jangan ada lagi cerita yang begitu. Cari penyelesaian lain yang lebih solutif dan berimbang," kata Sahroni.
 
Sebelumnya, Kepala Kanwil Kemenkumham Babel Harun Sulianto saat acara Syukuran Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-60 di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Sabtu (27/4), mengatakan bahwa pihaknya melanjutkan pembangunan Lapas Toboali Kabupaten Bangka Selatan guna mengantisipasi kelebihan penghuni di lapas daerah itu.
 
Harun mengatakan bahwa pembangunan Lapas Toboali karena belum adanya lapas dan rutan di Kabupaten Bangka Selatan sehingga tahanan dan WBP harus dititipkan ke Lapas Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi III DPR minta Kemenkumham atasi overkapasitas
Baca juga: Overkapasitas, puluhan napi Lapas Amuntai dipindah ke Lapas Tanjung

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2024