Zulkifli mengatakan, pagu indikatif untuk Kemendag pada 2025 ditetapkan Rp1,6 triliun atau mengalami penurunan sebesar 15,6 persen jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2024.
"Apabila memungkinkan, Kemendag mengajukan walau enggak mudah, tambahan anggaran yang telah kami sampaikan kepada Presiden (Joko Widodo) melalui surat tanggal 30 April 2024, Rp2,4 triliun," ujar Zulkifli dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis.
Dalam paparan yang disampaikan Kemendag, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk peningkatan peran 46 perwakilan perdagangan di negara tujuan ekspor berupa promosi dagang, forum bisnis, dan business matching sebesar Rp900 miliar.
Selain itu, pengembangan perdagangan antar wilayah berupa pembangunan sistem data dan monitoring perdagangan antar wilayah, pameran dan misi dagangan daerah di setiap provinsi dan perlindungan konsumen sebesar Rp700 miliar.
Lebih lanjut, anggaran akan digunakan untuk ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi berupa pameran dagang, misi dagang, integrasi informasi ekspor, pembinaan UMKM ekspor dan pengamanan perdagangan sebesar Rp800 miliar.
Usulan tambahan pagu indikatif Kemendag tahun 2025 pun diharapkan menjadi Rp4 triliun.
"Rencananya enggak banyak, banyak Pak, bisa kembali seperti tahun ini saja. Kalau turun ini kan, turunnya banyak. Jadi bisa kembali naik 16 persen lagi aja lah," ucap Zulkifli.
Zulkifli mengatakan, setiap tahun anggaran Kemendag mengalami penurunan. Pada 2021, Kemendag mendapat anggaran sebesar Rp3 triliun, kemudian turun menjadi Rp2,1 triliun di 2022.
Pada 2023, anggaran yang diterima Kemendag naik menjadi Rp2,4 triliun. Namun, turun lagi menjadi Rp1,9 trliun di 2024 dan turun lagi menjadi Rp1,6 triliun pada 2025.
Pemangkasan anggaran ini, dikatakan Zulkifli dapat berpengaruh terhadap berbagai hal, salah satunya adalah pengembangan ekspor di pasar-pasar non tradisional.
Selain itu, para Atase Perdagangan (Atdag) Kemendag disebut terancam dipulangkan lantaran tidak mendapatkan biaya lagi dari Kementerian.
"Karena kita ini kan mau ekspor, mau bersaing dengan negara lain, gimana mau bersaing kalau Atdag saja mau dipulangkan karena biaya sewa rumah dari Kementerian Luar Negeri dihapus, dari kita juga dikurangi," kata Zulkifli.
Baca juga: Suharso tanggapi penurunan anggaran BKPM pada 2025
Baca juga: Menkeu pastikan APBN telah gelontorkan anggaran untuk perumahan rakyat
Baca juga: Komisi XI setujui pagu anggaran Kemenkeu Rp53,19 triliun untuk 2025
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2024
