"Jika sampai 9 Juli nanti tidak mentransfer, kita akan turunkan tim ke daerah itu, masalahnya apa. Kalau memang masalahnya nggak ada uang atau uangnya ditahan, sengaja ditahan, kita akan paksa untuk segera dicairkan kepada KPU, Bawaslu dan aparat keamanan," kata Tit di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.
Mantan Kapolri ini menuturkan usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Dia menyakini pilkada serentak akan dilaksanakan meskipun saat ini masih terkendala dana.
"Kalau memang itu tidak ada anggaran, kita akan meminta supaya dari Kementerian Keuangan mengirimkan dana hak daerah untuk mendapatkan dana transfer, DAU-nya dipercepat," paparnya kepada wartawan.
Artinya, dana alokasi khusus (DAU) yang biasanya ditransfer setiap tiga bulan ke daerah, kata Tito, dapat dipercepat beberapa bulan ke depan agar sebagian guna menutup kekurangan dan bisa digunakan saat pilkada dan sebagian lagi digunakan untuk operasional pada masa tahapan pilkada.
Menurut dia, peran pemerintah daerah paling penting adalah masalah anggaran, sebab kalau tidak ada anggaran pemilu, tentu pilkada tidak akan jalan.
Tito pun menyebut pihaknya sudah mengirimkan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.9.1/433/9J pada 24 Januari 2023 terkait kesiapan anggaran pilkada 2024.
"Saya minta seluruh kepala daerah untuk melakukan koordinasi dengan KPU daerah, Bawaslu daerah, terutama aparat keamanan TNI Polri untuk menghitung, mengajukan proposal anggarannya, dan setelah itu anggaran tersebut dinegosiasikan," katanya.
Menurut dia, bila mana anggaran itu terlalu tinggi atau terlalu rendah maka mesti dibicarakan bersama. Setelah setuju, lalu dibuatkan perjanjian NHPD yang merupakan komitmen kesepakatan pemda memberikan anggaran pilkada.
"Setelah itu direalisasikan dalam dua tahap, yaitu pada APBD 2023 sebesar 40 persen dan 2024 sebesar 60 persen. Mengapa dibagi dua? Karena ada beberapa daerah keuangan daerahnya lemah," ujar Tito.
Oleh karena itu, ujar Tito, hal ini tergantung pemerintah pusat melalui transfer DAU-nya, sebab ada daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) rendah maka tentu mengandalkan dana pusat, terutama daerah-daerah pemekaran yang belum kuat PAD-nya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian saat menyampaikan arahan dalam Rakor tersebut menyebutkan pemda yang telah melakukan penyaluran dana hibah pilkada serentak 2024 secara nasional sebanyak 541 KPU daerah se-Indonesia.
Dia menyebutkan jumlah total anggaran NHPD untuk KPU tersebut sebesar Rp25,65 triliun lebih. Namun yang baru terealisasi Rp13,73 triliun lebih, dan belum disalurkan Rp14,93 triliun lebih. Jumlah realisasi 40 persen baru sebanyak 71 pemda.
Untuk KPU wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, kata dia, sebanyak 171 pemda dengan jumlah total anggaran NHPD Rp7,19 triliun lebih, realisasi NHPD baru Rp3,13 triliun lebih dan belum disalurkan Rp4,06 triliun lebih. Jumlah pemda yang merealisasikan baru sebanyak 31 pemda.
Selanjutnya, Bawaslu daerah secara nasional yang sudah NHPD sebanyak 518 pemda dan belum NHPD 23 pemda. Jumlah total anggaran NHPD Rp8,53 triliun lebih. Realisasi NHPD Rp4,43 triliun lebih dan belum disalurkan Rp4,11 trilun lebih. Jumlah pemda yang merealisasikan NHPD 517 pemda dan belum realisasi 23 pemda, sementara realisasi NHPD 40 persen baru 85 pemda.
Untuk Bawaslu wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, yang sudah merealisasikan NHPD sebanyak 171 pemda. Jumlah anggaran total NHPD sebesar Rp2,54 triliun lebih, sedangkan realisasi NHPD Rp1,14 triliun lebih dan belum disalurkan Rp1,40 triliun lebih. Dan jumlah realisasi NHPD 40 persen baru sebanyak 40 pemda.
Baca juga: Mendagri instruksikan pemda fasilitasi KPU-Bawaslu di Pilkada 2024
Baca juga: Mendagri: Partisipasi rakyat penentu legitimasi kepala daerah
Baca juga: Menko Polhukam buka Rakor kesiapan Pilkada serentak di Makassar
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2024
