“Saya mendukung dibentuknya Pansus oleh DPR untuk melakukan pendalaman terkait dengan proses dan penetapan kuota impor beras Bulog,” kata Fernando dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Pansus itu, kata dia, diperlukan guna mendalami dugaan mark up impor beras agar tak ada segelintir pihak yang dengan sengaja menikmati kebijakan impor beras tersebut.
“Jangan-jangan ada pihak tertentu yang memang sangat menikmati kebijakan impor beras,” ucapnya.
Dia juga menilai pembentukan Pansus tersebut diperlukan untuk memperbaiki tata kelola sektor pertanian RI agar ke depannya lebih berpihak kepada petani.
“Jangan sampai negara hanya mengandalkan impor dan tidak melibatkan petani difasilitasi untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memberikan penjelasan soal dugaan mark up impor beras.
Menurut Bayu, hal tersebut berkaitan dengan demurrage atau situasi di mana terjadi keterlambatan bongkar muat.
Dalam kondisi tertentu, kata Bayu, demurrage atau keterlambatan bongkar muat adalah hal yang tidak bisa dihindarkan sebagai bagian dari risiko penanganan komoditas impor.
"Jadi misalnya dijadwalkan lima hari, menjadi tujuh hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur, dan sebagainya," ujar Bayu.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto juga telah memberikan tanggapan terkait tuduhan dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam, sebagaimana yang dilaporkan oleh salah satu pihak ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)
Baca juga: Perum Bulog tanggapi tuduhan "mark up" harga impor beras
Baca juga: Bapanas sebut "demurrage" hal biasa dalam bisnis ekspor-impor beras
Baca juga: Dirut Bulog sebut "demurrage" impor beras karena faktor cuaca
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Guido Merung
COPYRIGHT © ANTARA 2024
