"Jadi kami mencoba memahami secara komprehensif apa yang menjadi penyebabnya (keterlambatan distribusi pupuk di lapangan, Red). Itu bukan hanya pupuk bersubsidi, tapi juga pupuk nonsubsidi," kata Reza Dotulong, di Manado, Kamis.
Karena itu, menurut dia, beberapa pihak terkait seperti BUMN Pupuk Indonesia, distributor hingga perwakilan pemerintah kabupaten dan kota diundang bersama dalam Rapat Evaluasi dan Rencana Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
"Yang paling penting adalah bagaimana kami memfasilitasi Dinas Pertanian dalam distribusi pupuk ini," ujarnya pula.
Reza menyebutkan, ada beberapa persoalan di kabupaten dan kota yang menjadi penyebab terjadi keterlambatan distribusi pupuk.
"Administrasi untuk persyaratan bagi petani kelihatannya berbelit-belit. Tapi kami berupaya untuk membuat penyederhanaan sehingga prosesnya tidak seperti itu," ujarnya.
Begitupun dengan keterlambatan penginputan data seperti yang dialami oleh Pemerintah Kota Tomohon, "Kami sudah memfasilitasinya," katanya lagi.
"Jadi kabupaten dan kota yang rendah serapan, akan dibagikan ke daerah yang membutuhkan, akan dilakukan realokasi pupuk bersubsidi," ujarnya.
Dia menambahkan, pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota bersama pihak terkait terus berupaya melakukan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.
Reza menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Sulut serta Bappenda Sulut dalam pengawasan distribusi BBM, sehingga menopang pendistribusian pupuk hingga ke kabupaten dan kota di daerah ini.
Baca juga: Pupuk Kaltim hadirkan agro-solution di Sulut dorong kemandirian petani
Baca juga: Petani Sulut merespons positif penggunaan pupuk organik
Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2024
