Menurut keterangan diterima di Jakarta, Jumat, Menteri LHK Siti menjelaskan bahwa sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, sudah ada skala peta 1:50.000 sebanyak 25 informasi geospasial tematik, 100 persen sudah terkompilasi dan terintegrasi yang bisa dilihat publik di situs milik KLHK.
"Sesuai arahan Kepres tersebut kita sudah berusaha berbagi data, dalam mendukung Kebijakan Satu Peta," ujar Siti Nurbaya dalam Rakernas One Map Policy Summit 2024 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Kamis (11/7).
Dia menjelaskan bahwa untuk Kebijakan Satu Peta, KLHK mengambil langkah strategis yaitu optimalisasi kebijakan dan peraturan, karena untuk mencapai kesamaan dalam Kebijakan Satu Peta, jelasnya, yang paling penting justru adalah kebijakan dan regulasi.
"Untuk itu, KLHK terus berupaya mengikuti aturan-aturan ataupun regulasi yang ada di K/L lain lalu kita mencoba mendekati kebijakan di kehutanannya seperti apa," tambah Siti.
Dia mengatakan langkah strategis selanjutnya yaitu kaitannya kelembagaan dengan memperkuat unit-unit pemetaan yang ada di daerah. Kemudian, memperkuat standar data digital, meliputi kualitas dan kuantitas dat serta teknologi dan infrastruktur termasuk SDM.
KLHK juga melakukan optimalisasi implementasi melalui Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) yang merupakan sistem penyelenggaraan informasi geospasial tematik, sekaligus sumber data untuk informasi kehutanan.
SIGAP mengelola 98 tema informasi geospasial yang diperoleh dari berbagai sumber dan dilengkapi perangkat keamanan dan kerahasiaan data.
Selain itu, jelas Siti, SIGAP merupakan open source yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat luas.
Atas capaian pelaksanaan Kebijakan Satu Peta tersebut, KLHK mendapat penghargaan dari Kemenko Bidang Perekonomian. Selain itu, SIGAP KLHK juga menjadi Pemenang Penghargaan One Map Policy for Better Governance pada kompetisi produk kebijakan dan sistem informasi terbaik dalam rangkaian One Map Competition.
Baca juga: Mendes kunjungi Menteri LHK bahas izin usaha TSL untuk BUMDes
Baca juga: Menteri LHK ingatkan RI hadapi tiga krisis global terkait lingkungan
Baca juga: Wapres: Atasi krisis iklim harus dengan inovasi dan prinsip keadilan
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA 2024
