"Gubernur yang akan mencalonkan diri sebagai presiden cukup berstatus non-aktif yang surat penonaktifannya ditandatangani oleh Presiden," ujarnya di Jakarta, Jumat.
Hal tersebut, menurut mantan Gubernur Sumatera Barat itu, sudah diatur jelas dalam Undang-Undang nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
"Jadi, gubernur yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden harus meminta izin kepada Presiden," katanya.
Sementara itu, dikemukakannya, untuk pejabat negara selain gubernur dan Presiden yang ingin mencalonkan diri sebagai capres harus mengundurkan diri dari jabatannya.
Di hadapan sejumlah warga di Jakarta Utara, Jokowi menyatakan, kesiapannya untuk menerima mandat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai calon Presiden RI dari partai kepala banteng bermoncong putih tersebut.
"Saya sudah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri untuk menjadi capres dari PDI Perjuangan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya siap melaksanakan amanat itu," kata Jokowi di Rumah Si Pitung.
Jokowi pada Rabu (12/3) bersama Megawati ke makam Proklamator Kemerdekaan RI Presiden periode 1945-1966 Soekarno.
Terkait kepergian Jokowi ke luar kantor untuk urusan partai, Mendagri menilai, hal tersebut memiliki kebijakan tersendiri di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.
"Kalau soal gubernur cuti selain kampanye, itu diatur lokal saja di daerah, tidak perlu izin ke saya," demikian Gamawan Fauzi. (*)
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2014
