Yogyakarta (ANTARA News) - Amien Rais mengatakan dirinya dan Partai Amanat Nasional (PAN) siap membeberkan seluruh fakta dengan segala resikonya terkait dengan kucuran dana non budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang saat ini kasusnya sedang diusut.
"Kami akan membantu pengusutan kasus ini agar proses penegakan hukum berjalan lancar," katanya kepada wartawan di Yogyakarta, Selasa.
Ia berharap proses penegakan hukum berjalan lancar, tidak hanya aparat penegak hukum yang bekerja baik, tetapi juga anggota masyarakat terutama tokohnya harus ikut membantu demi tegaknya hukum dalam kasus ini.
"Saya dan PAN yang sempat menerima kucuran dana non budgeter DKP, insya Allah akan membantu pengusutan dana tersebut yang ternyata melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata dia.
Dia mengatakan, dari berita media massa diketahui bahwa semua partai politik dan semua tim suksesnya memperoleh kucuran dana non budgeter itu dengan jumlah yang berbeda.
"Jumlah dana yang berbeda itu kami ketahui dari berita acara yang telah diberkas dan terkuak dalam proses peradilan yang menyangkut dana ilegal tersebut, seperti disampaikan oleh mantan Menteri Kelautan Rohmin Dahuri maupun sebagian pembantunya," katanya.
Kata Amien Rais, insya Allah PAN memiliki catatan
cash in dan
cash flow selama dua masa kampanye yang lalu yaitu kampanye partai dan kampanye pilpres terkait dengan dana non budgeter DKP secara tertib.
"Termasuk dana Rp200 juta yang diterima melalui tangan saya, dan mungkin Rp200 juta yang lain lewat anggota tim kampanye," katanya.
Ia mengimbau peninjauan ulang terhadap keputusan pimpinan DPR RI untuk menutup penyelidikan kasus dugaan penerimaan aliran dana non budgeter DKP.
"Kami juga mengimbau tokoh politik dan partai yang menerima dana tersebut jangan berkelit dengan berbagai alasan dan sebagian dari mereka menyangkal menerima dana itu," kata dia.
Menurut Amien, di antara mereka bahkan ada yang menjadi ketua lembaga tinggi negara.
Ia mengatakan jika tokoh politik tersebut mau mengakui apa adanya, secara langsung ikut menegakkan hukum atau pemberlakuan hukum secara semestinya. "Kami juga berharap pemerintah tidak melakukan tebang pilih dalam penegakan hukum," katanya.
Menurut dia, siapa tahu hasil pengusutan dana itu dapat menjadi awal bagus bagi pengusutan kasus yang lebih besar seperti kasus BLBI yang menyangkut uang sebesar Rp600 triliun. "Artinya, uang sebesar itu jutaan kali lebih besar dari kasus Rohmin Dahuri dan partai politik yang sudah mulai bergulir di pengadilan," kata Amien Rais.
Ia juga berharap tidak ada politisasi dalam pengusutan kasus dana non budgeter DKP ini.(*)
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2007
