Ketua Pansus III DPRD Provinsi Kalsel H Gusti Abidinsyah ketika dikonfirmasi di Banjarmasin, Sabtu, mengatakan, penetapan Kalsel sebagai Gerbang Logistik IKN agar alur konektivitas di Kalimantan menjadi fokus perhatian pemerintah pusat sehingga dapat terealisasi.
“Karena ini program nasional, mudah-mudahan komitmen pusat atau Bappenas menjadi kenyataan, serta penyaluran anggaran dari pemerintah pusat bisa lebih besar," kata Abidinsyah.
Diketahui, Pansus III DPRD Kalsel membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, sehingga berkonsultasi dengan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta.
Pada pertemuan tersebut, rombongan Pansus III DPRD Kalsel juga menyampaikan harapan agar pemerintah pusat memberi anggaran lebih besar agar Pemprov Kalsel semakin optimal membangun daerah sebagai penyangga IKN.
Abidinsyah menjelaskan Pansus III DPRD Provinsi Kalsel bertemu Kementerian PPN/Bappenas membahas sinkronisasi RPJPD Kalsel 2025-2045 termasuk RPJPN (Nasional) 2025-2045 dan penetapan Kalsel sebagai gerbang logistik IKN Kalimantan Timur.
“Mudah-mudahan bisa dilaksanakan Kalsel. Hal itu benar-benar menjadi pekerjaan rumah besar untuk Indonesia Emas Tahun 2045," kata Abidinsyah.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Regional II Bappenas Mohammad Roudo menyambut baik kedatangan rombongan Pansus III DPRD Provinsi Kalsel.
Selama ini, diungkapkan Roudo, Bappenas berhubungan intens dengan Pemerintah Provinsi Kalsel untuk membahas dari sisi teknokrasi dan struktural, namun kali ini bertemu Pansus III DPRD Provinsi Kalsel untuk mendapatkan sudut pandang lain.
“Kami percaya daerah harus dibangun Pemprov dan DPRD secara bersama-sama. Jadi masukkan dari DPRD tentu menjadi catatan juga bagi kami," ucapnya.
Roudo menyampaikan Pemprov Kalsel harus menerjemahkan visi bernegara dan mencocokkan program daerah dengan nasional karena finalisasi RPJPN 2025-2045 harus selesai pada pekan kedua Agustus 2024.
“Tentu dukungan dan fasilitasi ini akan terus kita dorong bersama-sama. Karena ini tidak mungkin hanya dari Kalsel saja, dari nasional saja, bahkan kita akan coba nanti dari non pemerintah, non pembiayaan dari APBN, APBD, untuk bisa mendukung RPJPD yang nanti akan diterjemahkan lima tahunan dan setiap tahunnya," kata Roudo.
Baca juga: DPRD Kalsel studi banding rehabilitasi rumah tak layak huni ke Jatim
Baca juga: DPRD Kalsel gali informasi konsep "desa cerdas" di Jabar
Baca juga: DPRD Kalsel-Pemprov Bali bahas transportasi kereta
Pewarta: Taufik Ridwan/Syamsudin Hasan
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2024
