Semarang (ANTARA News) - Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Mohammad Nuh, mengatakan pemerintah sangat menghargai dan mendorong independensi Badan Pusat Statistik (BPS) dan tidak mau intervensi.
"Pemerintah tidak ingin dan tidak mau melakukan intervensi apa yang dilakukan BPS. BPS adalah pemroduk data bagi pengambil keputusan. Data itu sangat penting karena kebijakan yang diambil tanpa didukung kesahihan data, saya kira akan melenceng," katanya pada wartawan di Semarang, Jumat malam.
Hal itu dikatakan Menkominfo berkaitan dengan stabilisasi harga sembako menyusul adanya gejolak harga bahan pokok yang ditandai dengan inflasi 1,77 persen pada bulan Januari 2008.
Yang menarik, kata dia, inflasi 1,77 persen itu tidak ada satu orang pun yang protes, tetapi pada saat inflasi nol koma sekian, banyak yang protes. "Mereka yang komplain menyebutkan, tidak mungkin angka itu nol koma sekian," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, data akan dijadikan cermin. Cermin itu ada tiga macam, yaitu datar, cembung, dan cekung. "Pemerintah ingin menjadikan cermin datar, kita tidak ingin melakukan cekungisasi atau cembungisasi data karena data itu berbicara apa adanya, silakan data itu berbicara apa adanya," katanya menegaskan.
BPS, lanjut dia, harus diberikan keleluasaan dan harus didukung independensinya. "Apa pun yang dilakukan BPS harus diakui sebagai data resmi. Kalau tidak percaya, silakan buat data yang lain, jangan data dilawankan dengan persepsi. Data harus dilawankan dengan data," katanya.
Terkait dengan stabilisasi harga bahan pokok, kata dia, pemerintah sudah menerbitkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan itu.
Stabilisasi, menurut dia, ada dua variabel yaitu harga dan pasokan. "Meskipun harga terjangkau kalau barangnya tidak ada akan sama saja, begitu pula sebaliknya. Dua variabel itu menjadi kata kunci," katanya.
Depkominfo, lanjut dia, bersama-sama dengan Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Bulog, dan BPS dalam waktu dekat akan merilis tentang ketersediaan dan harga dari bahan-bahan pokok, termasuk di dalamnya minyak tanah.
"Di situ ada data harian, mingguan, dan bulanan. Ini akan memudahkan untuk mengecek harga bahan pokok, bahkan kita akan kirimkan ke media massa sebagai service dari Depkominfo," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
COPYRIGHT © ANTARA 2008
