"Sinergisme tersebut akan membantu dan mendorong kesiapan gubernur definitif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya di tahun 2024 mendatang," kata Wempi Wtipo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Kementerian Dalam Negeri, lanjutnya, juga akan terus mengawal upaya tersebut hingga proses penyelenggaraan pemerintahan definitif di Provinsi Papua Barat Daya berlangsung. Wempi menjelaskan langkah tersebut untuk memacu semangat berbagai pihak dalam persiapan peresmian Provinsi Papua Barat Daya.
"Harapan kami dari Kemendagri untuk membangun fondasi yang kuat di awal itu jauh lebih penting, sambil mempersiapkan untuk pemilu serentak yang akan dilaksanakan di 2024," tambahnya.
Baca juga: DPR harap pembentukan Provinsi Papua Barat Daya percepat pembangunan
Wempi menjelaskan tim dari Kemendagri akan mengawal proses transisi pemerintahan dengan meletakkan fondasi yang kuat. Dengan demikian, lanjutnya, proses penyelenggaraan pemerintahan yang lebih siap dapat diserahkan kepada kepala daerah definitif pada 2024.
Dia juga mengapresiasi seluruh masyarakat atas antusiasme dalam menyambut kehadiran Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru (DOB). Dia berharap berbagai pihak seperti penjabat gubernur Papua Barat Daya serta seluruh bupati dan wali kota di wilayah tersebut dapat mendukung persiapan peresmian provinsi baru itu.
"Kami harapkan (undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya) diundangkan ini bisa lebih cepat. Kalau sudah diundangkan, berarti peresmian sekaligus dengan pelantikan pj-nya," ujar Wempi Wetipo.
Baca juga: Wapres: Pengesahan UU Papua Barat Daya dapat percepat Perpu Pemilu
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Fransiska Ninditya
COPYRIGHT © ANTARA 2022
