Hal tersebut disampaikan saat memantau kegiatan "Upgrading Asesor Kompetensi LSP Pekerja Domestik" yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Institute di Surabaya, Jumat.
"Tentu kita perlu mendorong agar pemerataan peningkatan SDM dalam negeri kita agar meningkatkan kemampuan mereka. Kebutuhan itu terus berkembang. Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan negara-negara tujuan," kata LaNyalla.
Secara umum, senator asal Jawa Timur tersebut menegaskan bahwa perlu dilakukan penyesuaian regulasi oleh pemerintah untuk mengantisipasi perubahan yang cepat di era disrupsi saat ini.
"Saat ini, kita sudah menghadapi era disrupsi teknologi yang sangat cepat. Akan sangat berat tantangan bagi kita untuk membangun SDM. Maka, peningkatan kapasitas SDM amat penting untuk menjadi perhatian serius," kata LaNyalla.
Menurut LaNyalla, yang dilihat dari World Statistics dalam 10 tahun terakhir persentase pekerja profesional di Indonesia masih di kisaran angka 4,90 persen, sementara tenaga teknisi profesional di angka 2,40 persen.
"Padahal profesi tersebut adalah profesi yang relatif dapat bertahan di era disrupsi teknologi. Artinya, 'human development' untuk mewujudkan 'human capital' menghadapi tantangan yang tidak mudah, apalagi dengan orientasi sesuai kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja masa depan," ujarnya.
Baca juga: Ketua DPD RI ingatkan masyarakat berpegang teguh pada Pancasila
Baca juga: Ketua DPD RI sampaikan aspirasi pesilat ke Kapolda Jatim
Menurut dia, kompetisi global memaksa kompetensi SDM di pasar tenaga kerja menjadi syarat utama.
Namun, dirinya menegaskan bahwa masyarakat butuh SDM unggul berhati Indonesia dan berideologi Pancasila.
"SDM suatu bangsa adalah wajah bangsa itu sendiri. Karena itu, ide besar atau muara dari program seperti ini harus menjadi satu goal, yaitu Indonesia Kompeten," katanya.
La Nyalla menjelaskan karakteristik SDM unggul memiliki dua ciri utama, yakni SDM harus kompetitif dalam karakter seperti pekerja keras, jujur, kolaboratif, solutif, dan 'entrepreneurship'.
"Kedua, SDM harus kompetitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan menguasai the emerging skills, yang mampu mengisi the emerging jobs dan inovatif serta mampu membangun the emerging business," ujar LaNyalla.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang SDM Nurul Indah Susanti mengatakan kegiatan 'upgrading' yang diikuti 108 peserta tersebut diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 239 Tahun 2022 tentang SKKNI dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 067 Tahun 2023 tentang KKNI Bidang Pekerja Domestik.
"Selain itu kegiatan 'upgrading' ini diselenggarakan dalam rangka persiapan dibukanya moratorium penempatan pekerja migran Indonesia ke Kerajaan Saudi Arabia," kata Nurul yang juga menjabat sebagai Direktur KADIN Institute.
Dengan adanya perubahan dan penyesuaian skema terbaru itu, lanjutnya, pemerintah perlu memastikan apakah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) telah siap serta memastikan kualitas SDM PMI yang akan bekerja ke luar negeri.
"'Upgrading' ini diselenggarakan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas SDM," ucap Nurul sebagai pemateri sekaligus Master Asesor BNSP pada kegiatan tersebut.
Pewarta: Abdul Hakim/Naufal Ammar Imaduddin
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2023
