Cianjur (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan reforma agraria atau penataan ulang susunan pemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber daya, tanah konflik di Kampung Ciguntur, Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono kerap disapa AHY di Cianjur, Minggu, menjelaskan mulanya di kampung itu terjadi konflik yang berasal dari Hak Guna Perusahaan (HGU) yang sudah habis masa berlakunya. Sehingga Kementerian ATR/BPN memberikan hak atas tanah dari permohonan mandiri dan program redistribusi tanah kepada 1.500 orang.

"Jadi 2016 di sini pernah terjadi konflik tanah, kemudian setelah dimediasi dan diselesaikan maka dilakukan yang namanya redistribusi tanah terhadap kurang lebih 1.500 warga," ujar AHY.

Dirinya mengatakan setelah melakukan redistribusi tanah, lembaga yang dipimpinnya turut memaksimalkan akses ke daerah itu, serta menggandeng Perusahaan Listrik Negara (PLN), Agree Telkom dan Agroobot guna memaksimalkan potensi yang dimiliki di wilayah itu.

Melalui sinergi yang terjalin, masyarakat di Kampung Ciguntur mendapatkan akses untuk bertani Asparagus, yaitu berupa permodalan dan jaminan ekosistem dari hasil pertanian yang dilakukan.

Baca juga: AHY serahkan 55 sertifikat hasil konsolidasi tanah di Cianjur

Baca juga: AHY serahkan sepuluh sertifikat tanah wakaf di Sidoarjo


"Kita tanam di sini dan mudah-mudahan bisa segera diproduksi dengan baik sehingga menambah penghasilan dan juga kesejahteraan masyarakat. Ini sebuah bukti nyata bahwa penataan aset tanah dan juga penataan akses untuk ekonomi sangat dibutuhkan pasca konflik, pasca tanah dipersengketakan," ujar dia.

Sebelumnya AHY menyerahkan 55 sertifikat tanah hasil penataan ulang atau konsolidasi tanah, bagi masyarakat yang terdampak gempa Cianjur pada tahun 2022.

Penyerahan tersebut diberikan kepada warga Kampung Cikadu II, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, yang sebelumnya sudah sepakat untuk merelakan tanahnya seluas 5.604 m2 untuk dikelola pemerintah guna dibangun fasilitas umum demi kepentingan bersama.

Baca juga: AHY ajak masyarakat manfaatkan loket prioritas di BPN Surabaya 1

Baca juga: Wamen ATR: Layanan drive thru perlu direplikasi untuk mudahkan publik

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2024