Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta pejabat negara harus mampu menjadi kontrol sosial di tengah masyarakat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

"Pejabat harus mampu menjadi kontrol sosial. Sosial kontrol di tengah-tengah masyarakat," kata Didik dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan Tema "Membedah Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Tengah Sorotan Gaya Hedon Pejabat" di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis

Dalam menjalankan tugasnya, kata Didik, pejabat harus menyadari bahwa pejabat negara tidak hanya bertanggung jawab pada dirinya, melainkan kepada lingkungannya dan masyarakat.

"Dalam kepatutan etika, seorang pejabat harus tahu di dalam perspektif tanggung jawab dalam dirinya terkandung tanggung jawab publik," ucapnya.

Dia menilai bahwa pejabat negara bukan hanya perlu menjaga sikap, perilaku, etika, dan profesionalisme ketika dalam menjalan tugas dan tanggung jawabnya, melainkan ketika berada di luar kedinasan.

Menurut dia, pejabat negara harus mampu menjadi kekuatan moral yang bisa dijadikan pedoman atau teladan bagi masyarakat.

Baca juga: Anggota DPR prihatin isu penyelewengan bantuan oleh kepala daerah
Baca juga: Anggota DPR: UU Ekstradisi Buronan persempit ruang gerak kriminal


"Makanya seorang pejabat harus mampu merepresentasikan sebagai sosok humanis, agamis, dan taat tata aturan perundang-undangan," imbuhnya.

Didik menyebut fenomena pejabat yang memamerkan kekayaan dan gaya hidup mewah dalam konteks negara sedang berjuang memperbaiki ekonomi dan meningkat kesejahteraan masyarakat mencederai kesetiakawanan publik.

"Ketika melihat pejabat-pejabat kita ini tidak punya empati, tidak punya simpati, dan tidak punya kesetiakawanan sosial terhadap nasib rakyatnya, ya jelas ini pasti akan mencederai rasa kesetiakawanan publik," katanya.

Untuk itu, dia berharap ke depan diperlukan adanya "action will" di samping "political will" dalam mewujudkan "good governance" sehingga publik bisa menaruh kepercayaannya kepada pemerintah.

"Di setiap institusi negara kan selalu ada yang namanya pengawasan, ada yang namanya inspektorat, pengawasan internal ini harus dipastikan berjalan dengan optimal," jelasnya.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2023